Jejak18news.com – KPU RI menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan beberapa lembaga terkait penyelenggaraan pemilu tahun depan bisa berjalan damai. Di antaranya Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Ini sebagai bentuk bahwa penyelenggaraan pemilu melibatkan banyak pihak. KPU punya kesadaran bahwa tidak mungkin KPU secara sendirian mengerjakan pemilu ini,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).
Hadir langsung Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Hasyim menjelaskan alasan menggandeng Kemenpora, Kemenag, hingga PPATK dikarenakan besarnya para pemilih dari kalangan generasi muda.
“Seperti kita ketahui pemilih kategori pemuda itu juga luar biasa besar, tersebar di berbagai macam organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan tentu kita ingin mengambil spirit sportivitas ya yang dapat berkontribusi dalam kompetisi dalam kepemiluan,” katanya.
Persoalan dana kampanye juga menjadi hal yang disoroti oleh KPK. Hasyim mengatakan PPATK nantinya akan berperan dalam mengawasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu.
“Ada kewajiban bagi para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Nah untuk itu disiapkan ada rekening khusus dana kampanye. Pasti modelnya bank-able atau transfer-able melalui bank dan ada lembaga yang khusus menangani transaksi keuangan yaitu PPATK. Sehingga PPATK juga akan mempunyai kontribusi dalam hal pelaporan-pelaporan dana kampanye,” ujar Hasyim.
Hasyim menjelaskan keterlibatan Kemenag dalam pemilu nantinya akan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi KPU kepada masyarakat. kata Hasyim, akan menggandeng lembaga pendidikan dari Kemenag untuk melakukan sosialisasi pemilu hingga ke daerah.
“Karena Kementerian Agama ini di satu sisi mengurusi lembaga pendidikan, baik yang formal mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi terutama untuk lembaga pendidikan yang di situ di dalamnya ada peserta didik siswa atau mahasiswa yang masuk kategori pemilih,” jelas Hasyim.
“Dan juga ada dosen, ada tenaga pengajar, ada guru yang saya kira juga dapat berkontribusi dalam pendidikan pemilih, sosialisasi atau bahkan menjadi bagian dari para penyelenggara pemilu,” tambahnya.
Lebih lanjut Hasyim mengatakan kerja sama lintas instansi itu diharapkan mampu menghadirkan pemilu yang kondusif pada 14 Februari tahun 2024 mendatang.”Oleh karena itu situasi kondusif, kompetisi yang sehat menjadi sesuatu yang penting bagi kepemiluan kita di 2024,” tutup Hasyim.
