Jejak18news.com – Dinas Dikpora Kampar gelar Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertempat ruangan Kantor Dinas Dikpora, Jumat (19/9/2025)
Turut dihadiri Iman Perama, S.Sos. Kasubbag Umum Kepegawaian, Taufiq, N.S. Kabid Paud PNF, Helmi Kabid Pemuda dan Olahraga, Aminudin Korwas, Mohamad Hujaini Ketua MKKS, Ayhar Bakri dari Ortal Setda, Dalimi Perencanaan, Sri Radhaayu Kabid Dikdas, Fadhilaturrahmi akademisi dari Universitas Pahlawan (UP) Tuanku Tambusai, Roby Wahyudi Ketua Pemuda Pncasila Bangkinang Kota, perwakilan dari media massa dan undangan lainnya
Kadis Dikpora Aidil mengatakan forum ini sengaja digelar untuk menampung berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, organisasi independen, pelajar, hingga masyarakat.
“Masukan dan pendapat ini akan kita jadikan dasar produk hukum terkait pelayanan di Dinas Pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua,” ungkapnya.
Terkait evaluasi Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) berbasis online, Aidil mengakui masih ada kendala teknis, terutama di daerah-daerah yang sulit mengakses jaringan internet.
“Kalau di wilayah kota, tidak ada persoalan. Tapi di daerah Kampar Hulu dan sekitarnya, masih ada kendala jaringan, sehingga harus dilaksanakan secara manual,” jelasnya.
Meski begitu, Aidil optimis persoalan tersebut dapat diatasi secara bertahap dengan dukungan bersama. “Sambil berjalan, aturan tetap kita patuhi, tapi masukan ini akan jadi bahan perbaikan ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Pahlawan, Dr. Fadilatulrahmi, M.Pd mengapresiasi langkah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kampar yang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana menjaring aspirasi masyarakat. Menurutnya, forum ini merupakan terobosan penting untuk peningkatan kualitas layanan.
“Ini perdana dilakukan oleh dinas, dan saya sangat mengapresiasi karena forum seperti ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung. Hasil akhirnya tentu adalah kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar Fadilatulrahmi usai kegiatan FKP.
Ia menilai, empat bidang yang menjadi fokus Dikpora, yakni pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan ketenagakerjaan, merupakan sektor penting yang harus memberikan pelayanan prima. “Pelayanan di bidang-bidang ini harus menghasilkan kepuasan dari masyarakat. Itu ukuran utama keberhasilan sebuah instansi,” tegasnya.
Meski demikian, ia menilai pelayanan yang ada sejauh ini sudah berjalan baik. Hanya saja, ia menekankan perlunya keterbukaan terhadap masukan masyarakat agar sistem pelayanan bisa terus diperbaiki.
“Organisasi pelayanan publik harus terbuka menerima aspirasi, karena perubahan sistem pasti terjadi. Itu akan berdampak pada kualitas layanan,” pungkasnya.
Dinas Dikpora Kampar merupakan OPD yang pertama menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan. (Advertorial)
